Golkar dan Demokrat Lebih Cerdas

Nyata sekarang pengalaman dan kemampuan sumber daya manusia akan mampu menjalin lobi/negoisasi atau komunikasi yang baik. P Golkar dan P Demokrat telah membuktikan hal itu di DPR dan MPR dengan mampu memenangkan sebagai pemimpin dua lembaga terhormat itu.
Gerindra (Prabowo Subianto) harus menyadari bahwa anggota KMP bukan anak buah tetapi mitra. Sekarang 2 point ketua DPR dan MPR bukan Gerindra yang pegang. Adalah kecerdikan P Golkar dan P Demokrat yang memdompleng kekuatan KMP sehingga Golkar dan Demokrat berhasil kuasai DPR dan MPR.
Lambat laun partai pemimpin koalisi merah putih sadar dibohongi partai anggotanya. Sekarang 2 point ketua DPR dan MPR bukan Gerindra yang pegang.
‘Jual mahal’ dan berpura-pura menjadi penyeimbang, P Demokrat berhasil mengantarkan Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR. Dan Gerindra sebagai pemimpin KMP hanya gigit jari.
PPP harus menyadari posisinya, di KMP ia “dianaktirikan” masuk ke KIH sudah kepalang tanggung di KMP. Kemantapan hati itu perlu agar tidak mencla mencle.
Sudah jelas DPD itu berasal dari berbagai elemen tak mungkin dapat disatukan suaranya, tetapi PDIP mengajaknya untuk bergabung dalam rangka suksesi pimpinan MPR. Mangharap harapan yang tak mungkin. Lebih baik mengambil simpati rakyat saja.

Sisi Gaya Politik SBY “Disuwe-suwe” Ternyata Sukses Sampai Akhir Jabatan

Ada keistimewaan dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono yakni gayanya yang di suwe suwe.
Gaya “disuwe -suwe” (diantep/ di lama-lama) dalam menangangi berbagai permasalahan yang di pakai SBY ini ternyata sangat ampuh dan dapat menyelamatkan diri dariberbagai persoalan.
Kita tidak dapat meniru teknik Presiden SBY untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti menggunakan gaya” disuwe-suwe ” SBY , gaya yang satu ini hanya khusus bisadilakukan oleh SBY sendiri. Sebab jika dilakukan orang lain belum tentu sukses bahkan bisa didemo orang.
Gaya “disuwe-suwe ” (diantep/dilama-lama) yang dilakukan SBY sebetulnya adalah meniru gaya pendahulunya yakni ilmu dari Presiden Soeharto yakni ilmu Jawa dan falsafal Jawa seperti ‘ngati-ati” , “ojo maju yen durung mantep”, “ojo klalen nyekel pusaka yen maju perang”, “delengo maneh yen arep titah”, dan ” sangu yen arep lelungan”
Jika ditilik dari latarbelakangnya sebagai seorang serdadu, SBY sangat mustahil memiliki gaya “disuwe-suwe” ini. Tetapi Ia menyerap ilmu Soeharto dengan baik untuk diterapkan di masa reformasi. Karakter rakyat di masa reformasi yang cepat panas harus dilawan dengan air agar ‘adem”.
Tentu saja gaya “disuwe-suwe ” (diantep/dilama-lama) yang dilakukan SBY dari menyerap ilmu gaya Presiden Soeharto, walau memang sangat menguntungkan mereka, tidak bisa dipakai Presiden Terpilih Jokowi , Karakter sangat berbeda jauh. Jokowi terkenal sebagai orang yang “tidaksabaran” untuk segera menyelesaikan sesuatu. Namun ada baiknyaJokowi pun melihat gaya ini untuk permasalahan tertentu.
Untuk mendapat simpati, Jokowi juga sebetulnya bisa seperti SBY yang bisa 2 X masa presiden , SBY karena pandai mengambil hati rakyat. Senyum Jokowi lebih menawan , tinggal kekurangannya mudah bereaksi terhadap kritik yang seharusnya tidak perlu diladeni, dan mengurangi kata-kata emosi di media.

Tandingan-tandingan itu

Hal mengenai “tandingan” sudah ada sejak zaman pewayangan , dalam sejarah Indonesia ‘tandingan’ kerap muncul dalam sejarah-sejarah kerajaan. Raja tandingan, ratu tandingan, sampai bupati tandingan itu sudah ada. Di era perjuangan kemerdekaan RI, ‘presiden tandingan’ pun sudah ada. Dimasa Kemerdekaan juga diteruskan cara-cara ketidak-puasan dengan ‘tandingan. Babak-babak tandingan pun dilanjutkan zaman orde lama, orde baru, dan kini orde reformasi.
Disegi ekonomi hal mengenai ‘tandingan’ ada segi untungnya jika menunjukan persaingan yang sehat lagi pula menguntungkan agar tidak terjadi monopoli. Namun kejadian ‘tandingan ini telah terjadi di berbagai segi kehidupan di Indonesia. Di lingkungan pendidikan, organisasi, pemerintahan, hingga organisasi politik.
Bagaimana di dunia sastra Indonesia? apakah pernah terjadi hal ‘tandingan’ ? Tentu saja ada meskipun tarafnya baru semacam ‘persaingan’
Timbulnya raja ‘kembar’, ratu ‘kembar’ , atau presiden’kembar’ , sampai ketua partai polik kembar adalah akibat ketidakpuasan yang didorong oleh ketidakpuasan lain. Ketidakpuasan itu didorong oleh ambisi , dan “ambisi” bekerja apabila ada dorongan semangat walaupun sedikit, baik itu cita, cinta, sanjungan, materi dan ideologi yang diramu sehingga menjadi ambisius.
Bila kita temukan kejadian ‘tandingan’ di kehidupan sekarang adalah wajar. Kewajaran itu apabila didasari seperti disebutkan tadi , baik itu cita, cinta, sanjungan, materi dan ideologi yang diramu sehingga menjadi ambisius. Tetapi jangan katakan maklum bila tandingan dipengaruhi pihak ketiga . Jika hal ini terjadi maka bukan lagi tandingan dua pihak tetapi melibatkan berbagai pihak. Nah ini repotnya.

Pada Akhirnya Tak Ada Koalisi-koalisian

Koalisi partai hanyalah kepentingan sesaat. Biasanya hanya dalam satu event kompetisi, setelah kegiatannya kelar maka mereka jalan sendiri-sendiri. Kekuatan bertahan sebuah koalisi bertahan jika memiliki masa kesamaan kepentingan terpelihara andai hasil dari keterlibatan dalam koalisi itu bersifat adil.
Koalisi yang terdiri dari satu partai besar dengan anggota-anggota partai kecil biasanya akan lebih lama bertahan namun ini pun jika pimpinan koalisi sanggup mengakomodir keinginan anggotanya sehingga merupakan  ketergantungan kebutuhan.  Dengan kata partai kecil bersedia ikut dalam koalisi asalkan terpenuhi kebutuhannya.
Agaknya kepentingan sesaat bisa diterima sebagai terbentuknya koalisi itu. Bukti ini dapat dilihat ketika Partai Golkar dan PDIP berseberangan di tingkat pusat, di daerah justru  P Golkar dan PDIP berkoalisi untuk memenangkan pasangan calon  kepala daerah diajang Pilkada.
Koalisi dengan kesamaan ideologis memiliki kemungkinan bersatu. Namun setiap partai politik memiliki idiologinya masing-masing. Jika ada lebih dari satu partai memiliki ideologi yang sama dikarenakan hanya ambisi tokoh-tokohnya yang ingin menjadi pimpinan sehingga mendirikan partai baru. Kesamaan idiologi partai partai baru dari muara yang sama kemudian membedakan diri dengan idiologi induknya meskipun dipandang memiliki kesesuaian idiologi. partai-partai yang walau memiliki kesesuaian idiologi biasanya tak mau bersatu dalam koalisi karena ego elit partainya serta nilai historis pendirian partai itu.
Bukti-bukti itu dapat dilihat pada masa orde lama, orde baru , dan masa reformasi sekarang ini. Partai pecahan yang tak berkembang lebih baik tidak berkoalisi dengan partai ‘induknya’ atau membiarkan partai itu menghilang dengan sendirinya.
Ketika ajang Pemilu Presiden ada dua koalisi besar yang masing-masing mengusung calon presiden dan wakil presidennya. Koalisi Merah Putih (KMP) terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat (PD) , Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) , Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Kedaulatan Bangsa (PKB). Koalisi ini terbentuk atas dasar keinginan memenangkan pemilu presiden dan lebih dari itu bertujuan koalisi dapat duduk terlibat langsung dalam pemerintahan 5 tahun kedepan.
Dinamika kemudian memunculkan KIH sebagai pemenang pemilu presiden dan KMP menyatakan sebagai oposisi.  KMP yang menguasai parlemen dan KIH memegang pemerintahan. Nasib koalisi KMP dan KIH pun berkembang pula terutama ketika dihadapkan pada buah koalisi itu. Di KIH banyak anggota koalisi yang tak puas dengan kebijakan presiden teruitama dalam rekrutmen mentri atau pejabat negara. Buah koalisi itu dirasa tidak adil kartena porsi jatah mentri asal partai anggota koalisi sedikit sekali. Kemudian di KMP yang menguasai parlemen saling berebut pimpinan parlemen itu. Di DPR , PPP tak kebagian jatah pimpinan DPR. P Gerindra dan PPP sebagai pimpinan koalisi tak dapat kursi pimpinan  MPR.  Ketua DPR berhasil diraih P Golkar dan Ketua MPR diraih P Demokrat. Kekecewaan pun akhirnya pada PPP yang tak mendapat kursi pimpinan DPR dan MPR.
Buntut buah koalisi bagi mereka partai anggota koalisi  yang merasa  tidak diperlakukan adil itu akan menimbulkan benih-benih perpecahan. Kadar kekecewaan biasanya berasal dari ketidak-adilan pembagian buah koalisi. Kekecewaan anadai tak segera diobati akan menimbulkan perpecahan dari sebuah koalisi. Baik di KMP yang menguasai parlemen dan KIH yang menguasai pemerintahan semua sama-sama rawan perpecahan.
Lambat laun koalisi pun akan berakhir dan anggota koalisi akan jalan sendiri-sendiri. Sebentar lagi ajang Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan , keanggotaan koalisi didaerah akan berbeda dengan di pusat mengingat kepentingan yang berbeda. Partai politik di daerah menyiapkan strateginya untuk menggolkan calonnya masing-masing. Koalisi pun akhirnya bersifat tawar. Siapapun bisa diajak bergabung atau putus dan menjadi lawan koalisi.
Koalisi partai di Indonesia , sebuah negara dimana rakyanya masih mengutamakan segi ekonomis dan penghargaan status sosial , dapat dikatakan hanyalah koalisi jangka pendek dan tak mungkin permanen. Baik KMP dan KIH sama memiliki potensi bubar.
Kemudian mendekati  jelang 2019 nanti semua partai akan mempersiapkan untuk membesarkan partainya masing-masing . Koalisi hanyalah sesaat selama kesamaan kepentingan belum tercapai. Pada akhirnya tak ada koalisi-koalisian.
Rg Bagus Warsono 10-12-14

Jika, Hitungan Selalu Kalah Koalisi Parlemen Lebih Baik Bubar

Matematika kadang begitu rumit namun rasional, penulis tidaklah bermaksud menggunakan matematika politik yang tak terjangkau dengan mereka yang memang pelaku politik praktis. Penulis hanya menggunakan hitungan kecil yang tak perlu menggunakan kalkulator sebab membaca peta kekuatan dua koalisi di parlemen dapat dilihat  dari perkembangan   dinamika politik yang ada.
Baiklah kita lihat sebelumnya Koalisi Merah Putih pada 1 Oktober lalu didukung oleh 6 Partai yaituGolkar (91 kursi), Gerindra (73 Kursi), Demokrat (61 Kursi), PAN (48 Kursi), PKS (40 kursi) dan PPP (39 Kursi). Total kekuatan KMP pada 1 Oktober lalu sebanyak 352 Kursi. Sementara Koalisi KIH : PDIP (109 Kursi), PKB (47 Kursi), Nasdem (36 Kursi) dan Hanura (16 Kursi) hanya berjumlah 208 Kursi. Di atas kertas Koalisi Merah Putih (KMP) akan slalu mendominasi kekuatan produk kebijakan parlemen sangat menguntungkan bagi sebuah oposisi,  sedang Koalisi Indonesia Hebat (KIH) harus ekstra lobi untuk dapat mempertahankan produk kebijakan pemerintah.
KMP pada mulanya akan sesuka hati jika menghendaki tujuan karena parlemen telah dikuasai penuh dengan 62, 85 % terbukti ketika pemilihan pimpinan DPR/MPR KMP menguasai sepenuhnya. Sedang KIH walaupun dengan dlobi yang maksimal tak dapat meraih kursi pimpinan lembaga itu. Akhirnya pada tahap pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) KIH terpaksa harus membuar DPR tandingan yang akhirnya membuahkan bagi-bagi kursi AKD.
Dinamika politik berkembang , mula melanda PPP yang terbelah dengan dua munas yang berbeda sehingga terbelah pula penggabungannya ke koalisi KMP dan KIH. Kemudian P Golkar terbelah pula juga dengan dua munas yang berbeda. Keadaan ini akan membuat peta kekuatan koalisi di Parlemen berubah. Jika separuh PPP meninggalkan KMP dan masuk KIH maka kursi KIH diparlemen bertambah 20 sehingga KIH memiliki 208 kursi ditambah 20 menjadi 228, Kemudian P golkar yang terbelah dari hasil munas jakarta telah terang-terangan masuk KIH, namun jumlah kursi P Golkar di parlemen yang masuk KIH belum diketahui. Anggaplah KMP kehilangan separuh dari jumlah kursi anggota koalisinya (P Golkar) yang memiliki 91 suara.
Hal yang mengagetkan tiba-tiba P Demokrat (PD) menyatakan keluar dari KMP dan memilih ‘non blok’ dari dua koalisi yang ada. Maka kejadian ini samna saja dengan KMP kehilangan 61 suara PD. Jika dihitung KMP yang semula memiliki  mayoritas suara di DPR sebanyak  352 telah dikurangi 20 daro PPP dan 61 dari PD sehingga memiliki 271 suara sehingga menjadi 48, 39 % suara di DPR.  Ini belum lagi perkembangan P Golkar yang kini masih berebut legetimasi anatara 2 kubu hasil munas Bali dan Jakarta. Kepengurusan Kubu Agung Laksono dari hasil Munas Jakarta telah menyatakan keluar dari KMP dan bergabung di KIH namun ini masih belum bisa dihitung suaranya.
Seandainya koalisi yang merupakan gabungan partai  oposisi memiliki suara yang kurang maka sama nilainya dengan PD  yang menjadi oposisi dan menyatakan non blok. berbuat sendiri akan lebih baik ketimbang bergabung dengan banyak partai juga tak memberikan hasIL.
Akhirnya apalah artinya koalisi dipertahankan jika tak menemukan keberhasilan tujuan. KMP dan KIH sama -sama tidak menguasai kursi di parlemen.  Koalisi demikian hanya membuang energi dan akan lebih baik memfokuskan pada kepentingan rakyat. Demokrat dengan statement SBY yang menyatakan non blok itu padai mengambil simpati rakyat. Jika demikian untuk apa dipertahankan koalisi yang slalu kalah lebih baik ubar.
Rg Bagus Warsono 10-12-2014